Kenapa PDI-P dan PKS sulit menyatu?

Dalam tulisan saya sebelumnya, “The Political Compass: Memahami Spektrum Politik Sebuah Negara,” saya membahas spektrum politik yang dapat digunakan untuk memahami posisi ideologis berbagai negara.

Dan dengan Political Compass juga, kita bisa melihat dengan jelas bahwa PDI-P dan PKS berada pada spektrum ideologis yang sangat berbeda, bahkan yang paling jauh dibandingkan partai-partai lainnya di Indonesia. PDI-P berada pada posisi Social Democracy, sementara PKS berada pada posisi Religious Conservatism. Perbedaan ini mencerminkan pandangan dunia yang sangat berbeda, terutama dalam hal kebijakan sosial dan peran negara.

PDI-P, dengan pendekatan Social Democracy, lebih cenderung mendukung kebijakan inklusif yang fokus pada keadilan sosial, perlindungan hak-hak buruh, dan hak-hak individu. Sebaliknya, PKS dengan Religious Conservatism memiliki pandangan sosial yang lebih konservatif, dengan fokus yang kuat pada nilai-nilai agama dan moralitas dalam kebijakan publik. Jurang ideologis ini menciptakan perbedaan yang signifikan dalam visi politik kedua partai, membuat mereka sulit bersatu dalam satu koalisi yang harmonis.

Posisi Partai-Partai Politik di Indonesia

Bagaimana dengan partai-partai yang lain? Mari kita lihat posisi ideologis dari partai-partai politik utama di Indonesia berdasarkan Political Compass, serta alasan di balik penempatan tersebut:

1. Golkar – Conservative Populism
   • Golkar sering kali memprioritaskan stabilitas nasional dan kontrol negara dalam kebijakan-kebijakan sosial dan politiknya. Namun, dalam hal ekonomi, Golkar mendukung pasar bebas dan kebijakan pro-bisnis. Partai ini dikenal pragmatis, sering kali menggunakan pendekatan populis untuk mendapatkan dukungan masyarakat, terutama dalam isu-isu ekonomi dan pembangunan.
2. Demokrat – Liberal Conservatism
   • Partai Demokrat cenderung mendukung ekonomi pasar bebas dengan fokus pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Partai ini juga menghargai hak-hak individu, seperti kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi, namun tetap mendukung peran negara dalam beberapa aspek, seperti keamanan nasional dan kebijakan sosial. Kombinasi ini menempatkan Demokrat dalam spektrum Liberal Conservatism.
3. PAN (Partai Amanat Nasional) – Moderate Conservatism
   • Alasan: PAN memiliki pendekatan yang moderat, mendukung kebijakan ekonomi pasar bebas namun dengan kebijakan sosial yang tidak terlalu ekstrem. Partai ini cenderung mengambil posisi tengah, mendukung beberapa elemen liberal dalam kebijakan sosial, namun tetap menjaga nilai-nilai konservatif dalam isu-isu tertentu.
4. Gerindra – Nationalist Conservatism
   • Alasan: Gerindra memiliki fokus yang kuat pada nasionalisme dan kedaulatan negara. Partai ini mendukung ekonomi pasar bebas, namun dengan kebijakan sosial yang nasionalis dan kontrol negara yang kuat, terutama dalam isu-isu terkait kedaulatan dan keamanan nasional. Ini menempatkan Gerindra dalam spektrum Nationalist Conservatism.
5. Nasdem – Liberal Conservatism
   • Alasan: Nasdem mendukung kebijakan ekonomi pasar bebas dan investasi, namun juga menghargai hak-hak individu, seperti kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Partai ini cenderung terbuka dalam kebijakan sosial dan mendukung reformasi hukum yang progresif. Kombinasi ini menempatkan Nasdem dalam spektrum Liberal Conservatism.
6. PSI (Partai Solidaritas Indonesia) – Progressive Liberalism
   • Alasan: PSI adalah partai yang mendukung kebijakan sosial yang sangat progresif, termasuk hak-hak LGBTQ+, kesetaraan gender, dan reformasi hukum yang inklusif. Dalam hal ekonomi, PSI mendukung kebijakan yang progresif namun tetap berbasis pasar. Kombinasi ini menempatkan PSI dalam spektrum Progressive Liberalism.

Kesimpulan

Posisi ideologis partai-partai politik di Indonesia mencerminkan berbagai pandangan tentang peran negara, hak individu, dan kebijakan sosial-ekonomi. Perbedaan ideologis ini membantu kita memahami mengapa beberapa partai lebih mudah berkoalisi, sementara yang lain sulit untuk menyatu. Khususnya, PDI-P dan PKS, dengan perbedaan spektrum yang sangat jauh, mencerminkan tantangan besar dalam mencari kesamaan visi politik yang dapat menyatukan keduanya.