Kita mungkin bisa berdebat bahwa politik itu kotor, atau kalau kata Pandji Pragiwaksono, Politik itu kayak septic tank. Namun, seberapa kotornya Politik itu, mau gak mau kehidupan kamu dan saya akan selalu dipengaruhi oleh keputusan politik yang berupa regulasi, UU, dkk, sebagai contoh harga pisang goreng yang kamu makan, tidak terlepas dari regulasi politik yang menentukan batas harga minyak goreng atau gas. And, here we go, mari kita bahas

Di dalam bukunya Politics: Ideas in Profile, David Runciman membagi menjadi 3 tema besar. Anyway, David Runciman adalah seorang Professor of Politics di Cambridge University dan supervisor Tara Westover, penulis buku Educated. Tema Besar itu adalah :

  1. Hubungan Produk-produk politik dan kekerasan
  2. Hubungan antara Politik, PoliceMakers, dan Teknologi
  3. Bagaiman Produk Politik menjadi “Justice Tool” untuk mendukung Toleransi

Sesuai judul tulisan ini, saya akan berfokus di no #2 karena jarang sekali ada buku yang membahas dampak Inovasi (teknologi) ke produk politik, kebanyakan yang sering dibahas adalah dampak teknologi terhadap society. Padahal karakter suatu society terbentuk erat kaitannya dengan regulasi yang merupakan produk politik

Di dalam buku ini, David Runciman menyoroti bagaimana teknologi membuat produk-produk politik terkesan tidak “up-to-date” atau ketinggalan zaman. Ini dikarenakan kecepatan pembuatan regulasi kalah cepat dengan perkembangan teknologi dan akan terus begitu. Di dalam buku Innovator Dilemma, dijelaskan bahwa kecepatan teknologi bukanlah dikali 2 tapi dipangkat 2. Sebagai contoh, saat pertama kali ada smartphone (blackberry) seberapa cepat ditemukannya smartphone dengan kamera yang mutakhir? kurang dari 10 tahun. Bandingkan dengan berapa lama ditemukannya Listrik dan Bola Lampu? >50 tahun, Faraday menemukan elektromagnetik pada tahun 1821, dan barulah pada tahun 1879 Thomas Alva Edison menemukan bola lampu. Jadi ya lumrah, jika regulasi dan inovasi (teknologi) akan terus kejar-kejaran yang dimana sudah bisa diprekdisi regulasi akan selalu kepayahan dalam mengejar ketertinggalannya.

Di dalam buku ini kurang dijelaskan bagaimana seharusnya politician melihat ini, buku ini lebih menitik beratkan politician harus aware akan ini, jika tidak maka technocrats akan mengambil alih tugas mereka sebagai politician, kalau di negara kita, technocrats yang cukup terkenal ya seperti Sandiaga Uno, Anies Baswedan hingga Ridwan Kamil. Btw kita tidak akan membahas itu, terus bagaimana menghadapinya? saya teringat sebuah artikel di World Economic Forum yang berjudul “The law can’t keep up with new tech. Here’s how to close the gap”. Pada intinya, membiarkan inovasi tanpa regulasi adalah langkah yang kurang bijak karena sesimpel kita tidak bisa bergantung kepada moral kompas pemilik inovasi, harus ada regulasi yang mengaturnya. Siapa yang menjamin Elon Musk atau Mark Zuckerberg tidak menyalahgunakan “power” yang mereka miliki sekarang? Sebagai gantinya, sebuah regulasi alih-alih menghambat inovasi dengan peraturan yang super rigid, lebih baik fokus terhadap nilai apa yang ingin dicapai. Sebagai contoh, jika value yang ingin dicapai adalah keamanan data privacy, produk tersebut (sebut saja FB) dituntut untuk mempunyai legal responsibility terhadap keamanan data privacy dari penggunanya. Dan regulasi itu berlaku ke semua produk sejenis, ini lebih efektif daripada harus membuat peraturan yang rigid hingga mem-break down case by case.

Balik lagi ke buku Politics: Ideas in Profile. Buku ini sangat menarik, dan super worth it dibaca, apalagi buat kamu yang tertarik dengan International Politic, disini juga dibahas mengenai perbandingan good politic di denmark dan bad di Syria hingga menimbulkan “violence” aka Perang.