Viral-Based Policy, Kita Gak Sedang Baik-Baik Saja

“Di-viral-in dulu, baru diproses hukum”, sebut saja kasus Rachel Venya (meskipun akhirnya gak di penjara, upss), perundungan dan pelecehan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia (Walaupun entah sekarang kabarnya gimana), sampai yang baru ini ustadz yang memperkosa 13 santriawatinya. Kita gak sedang baik-baik saja, ini menandakan sistem hukum kita belum memberikan perlindungan dan keadilan ke Masyarakatnya. Di dalam film Batman Begins, Batman menjadi Vigilante karena sistem hukum di Gotham tidak bisa memberikan keadilan ke masyarakatnya, bagaimana Falcone yang merupakan gembong narkoba disana tidak bisa tersentuh oleh hukum. Sama seperti Batman, mem-viralkan adalah bentuk maen hakim sendiri (Vigilante) di Social Media.

Kita tidak sedang baik-baik saja, andaikan negara ini adalah sebuah perusahaan, maka bisa dibilang customer satisfaction negara ini tidak dalam keadaan baik karena viral itu mengindikasikan banyak yang komplain tapi tidak didengar, sehingga menjadi sebuah pertanyaan bagi saya jika tingkat kepuasaan masyarakat meningkat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan saat ini, maka ada 2 kemungkinan (1) sampling nya tidak tepat sasaran (2) pertanyaan yang diajukan kurang tepat.

Balik lagi ke komplain, kenapa hal ini bisa terjadi? orang cenderung suka mem-viralkan daripada melaporkan. Persoalan terbesarnya adalah lembaga negara kita tidak punya kompetitor, sehingga masyarakat gak punya pilihan lain, dan lembaga negara juga mikir : “Emang mau kemana lagi”, jadi hal ini bisa memberikan tendensi lembaga negara kerja seenaknya.

Kalau kerampokan, ya ke polisi
Ngurus KTP, ke kelurahan, kecamatan, dkk
Kalau ngurus akta tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), dll

Praktis masyarakat gak punya pilihan lain. Akhirnya saat terjadi keluhan yang gak didenger oleh lembaga tersebut, maka hal ini yang menjadi trigger viral-based policy. Itupun belum tentu hasilnya bisa memberikan keadilan, bisa saja lenyap ditelan bumi kalau masyarakat tidak lupa, contoh nya kasus pelecehan di KPI

Pemerintah harus segera mereformasi pelayanan publik agar bisa jadi lebih baik. Bagaimana caranya? lebih banyak mendengarkan keluhan “customer” ketimbang duduk di belakang meja dan memberikan pelayanan maksimal ke bos-nya, setelah itu layanannya diperbaikin bukan ditutupi. Saya sedikit garuk-garuk saat mendengarkan argumen suatu institusi yang tidak mau rame-rame saat terjadi kasus, alasannya adalah itu dapat mencoreng nama baik institusi tersebut. Ya supaya nama institusi itu bagus, caranya perbaiki layanannanya bukan menutup-nutupinyanya :'( Apalagi yang bayar buzzer untuk melawan kasus yang viral :'(

Besar harapan layanan lembaga pemerintahan bisa mengevaluasi dan berbenah diri, walaupun oposisi sudah tak lagi bergigi #ehhh

Sehingga, rakyat bisa sibuk bekerja, bukan sibuk menghabiskan energi di ruang social media untuk meneriakkan kasus yang tidak pernah terjamah

Tertanda,
Pembayar Pajak