Dilema Inovasi dan Kekalahan Sebuah Bangsa

Begitu pula dalam ekosistem e-commerce Indonesia yang pada tahun 2016 lalu perputaran uangnya ditaksir mencapai $27 miliar atau Rp351 triliun.
Ekosistem e-commerce kita terbentuk secara alami didorong oleh para startup marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dsb. Jutaan orang Indonesia yang kini menjadi pedagang online beradaptasi secara mandiri.

Belum ada peran signifikan pemerintah dalam membantu adaptasi dan pembauran inovasi yang mampu menciptakan perputaran uang ratusan triliun pada ekonomi kemasyarakatan model baru ini. Road map untuk ekonomi digital Indonesia saja baru selesai akhir tahun 2016 kemarin, dan masih di atas kertas.

Pemerintah yang tak mau berkeringat hanya akan mengambil langkah mudah: tutup, bubarkan atau hambat adaptasi dan bauran inovasinya. Relevankah pemerintah membendung adopsi teknologi di pasar?

Tidak. Menghambat, mengancam, dan membredel inovasi hanya langkah sementara untuk menunda kekalahan. Semua hanya soal waktu. Karena dengan kecepatan pertukaran informasi yang menyebabkan percepatan perkembangan ilmu pengetahuan, munculnya model-model bisnis dan pembiayaan baru, membuat tak ada satu orang pun bisa menebak kecepatan perkembangan inovasi yang akan hadir di pasar. Internet membuat inovasi itu bisa secepat kilat didistribusikan, diadaptasikan dan direplikasi dalam skala global.

Bila kita tak memanfaatkannya, orang lain yang akan melakukannya. Setelah Alibaba membeli Lazada Rp13 triliun tahun lalu, hari ini kita melihat begitu banyak seller dari Cina yang berjualan di Lazada. Tahun ini kabarnya Amazon akan rilis di Indonesia, dan kita akan segera lihat seller dari Barat ikut mencicipi manisnya triliunan uang kita. Kekalahan itu bukan lagi soal satu-dua pelaku usaha, tapi kekalahan sebuah bangsa.

Sebenarnya, pemerintah memiliki tiga perangkat kuat yang bisa dimaksimalkan yaitu: regulasi, pajak, dan anggaran. Pemerintah memainkan peran penting menggunakan tiga perangkat itu mengadaptasikan dan membaurkan inovasi sehingga mampu mengubahnya dari bencana menjadi kesempatan. Sebagai enabler, pemerintah mesti menggunakan otoritas dan perangkatnya untuk menciptakan sebuah standar, memfasilitasi kolaborasi, menyediakan infrastruktur, dan menata ulang keahlian (reskilling) kelas pekerja.